Kayanya, kalo udah ngomongin masalah bentuk pemerintahan, semua pasti setuju ya, kalo demokrasi adalah tipe yang paling ideal. Idealnya, dengan membawa paham yang satu ini, pemerintahan negara berjalan berdasar keinginan rakyat, pemimpin berperan lebih sebagai pelaksana. Idealnya, ya itu; praktiknya mah, ga tau juga yeee….

Tenang-tenang, Teman DRYD, kita ga lagi mau bahas perkara tata negara. Dokter Yusri ga lagi mau merambah ranah politik kok. Masih di sini-sini aja nemenin Teman-teman mencari jalan dan solusi terbaik untuk mendapatkan kulit yang senantiasa glowing.

“Trus kenapa bawa-bawa bentuk pemerintahan, Dok?”

Kali ini saya berniat membawa bentuk pemerintahan demokratis ke ranah parenting. Kok bisa? Ya bisa, dong. Keluarga dan rumah tangga itu kan sama aja kaya negara kecil. Ada kepalanya, ada mentrinya, dan ada rakyatnya. Umumnya, kepala negara dalam sebuah rumah tangga adalah bapak, ibu ada di sampingnya sebagai mentri yang memberikan dukungan kepada si pemimpin. Umumnya begitu. Rakyatnya siapa? Ya anak-anak, dong, siapa lagi?

Dengan analogi seperti ini, bentuk pemerintahan yang demokratis bisa diterapkan juga loh. Cara membina rumah tangga yang didasari atas kepentingan bersama ini justru bisa menciptakan dinamika keluarga yang lebih sehat dan terbuka. Coba deh, Teman-teman bayangin kalo sebuah rumah tangga dijalankan dengan cara yang otoriter. Orangtua memegang peran tirani yang titahnya ga bisa dipatahkan sama sekali. Anak ga punya celah untuk mengungkapkan pendapat dan dipandang sebagai rakyat jelata yang sebaiknya nurut aja apa kata yang lebih tua.

Emang iyaaa, yang namanya anak-anak pastinya belum terbiasa dengan yang namanya memilah sesuatu berdasarkan benar-salah. Mereka bertindak berdasar naluri dan keinginan dan asal hepi aja. Dan tindakan orangtua untuk menuntun anak-anaknya yang belum tahu apa-apa itu juga udah semestinya. Tapi kan ga berarti kalo anak ga berhak punya pendapat sendiri atau sekadar menyampaikan aspirasinya. Kita yang orang dewasa lah yang selanjutnya menyaring apakah pendapat atau keinginan si anak akan berdampak baik untuk dirinya sendiri dan untuk keutuhan dan kedaulatan rumah tangga secara umum. Udah kaya pelajaran Tata Negara aja ini pake bawa-bawa kedaulatan segala.

Tapi beneran deh, biasanya anak yang tumbuh dalam keluarga yang diktator itu biasanya akan jadi kepribadian yang problematis. Ini bukan judgment loh ya; tapi emang banyak banget kasus semacam itu. Ada anak yang jadi individu yang depresi pas gedenya. Ada yang jadi kaku dan frigid. Ada yang maunya serba harus dituruti. Sementara anak yang berkembang dalam keluarga yang open dan serba gamblang biasanya gedenya nanti jauh lebih fleksibel, mudah bergaul, dan lebih positif sikapnya terhadap kritikan dari orang lain.

Menerapkan demokrasi dalam keluarga itu ga susah sebenernya. Cuma kadang ego kita sebagai orangtua terlalu gede yang akhirnya membuat kita sering menyepelekan perasaan dan pandangan dari anak-anak. Gimana caranya menerapkan paham ini dalam level dasar seperti sebuah keluarga?

1. Budayakan kebiasaan melindungi hak-hak anggota keluarga

Semua manusia itu punya hak azazi: hak untuk mendapatkan pemenuhan terhadap kebutuhan, hak hidup dengan aman, dan hak untuk memberi dan menerima kasih sayang. Semua anggota keluarga perlu menyadari hak mereka sendiri dan menghargai hak yang dimiliki oleh pihak lain. dari sisi anak-anak sendiri ada 10 macam hak azazi yang ditetapkan oleh PBB dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989: hak bermain, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan nama atau identitas, hak memiliki status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan dan akses kesehatan, hak untuk berekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak dalam berperan di pembangunan. Coba deh Teman DRYD telaah lagi, apakah kesemua hak anak ini udah Teman-teman penuhi untuk si buah hati.

2. Ajarkan menjaga komunikasi

Yang namanya rumah tangga atau keluarga itu adalah tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar bersosialisasi. Nah, bersosialisasi yang benar itu adalah dengan cara menjaga jalur komunikasi terbuka secara dua arah. Ini mencakup komunikasi antara kedua orangtua, antara orangtua dan anak, dan antara sesama anak (jika ada). Ajarkan anak-anak cara berkomunikasi yang benar agar mereka mampu mendengarkan orang lain dengan baik, tidak berkembang menjadi pribadi yang egois, dan memiliki kemampuan empati yang tinggi.

Supaya semuanya bisa berjalan dengan natural dan sehat, sebaiknya budaya berkomunikasi ini diterapkan sejak si anak masih bayi. Gimana caranya? Coba libatkan anak dalam percakapan—sesuai batasan, tentunya. Minta pendapatnya dan biarkan dia mengutarakan isi kepalanya, sekalipun pendapatnya itu kedengeran ga masuk akal. Yaaa, namanya juga anak-anak. Jangan lupa juga tanyakan apa yang ia rasakan dan ungkapkan apa yang kita rasakan. Coba deh, belajar buang jauh-jauh anggapan bahwa anak masih terlalu kecil untuk dilibatkan. Ini cuma perkara pemilihan kata aja kok. Kosakata anak-anak masih terlalu terbatas jadi sesuaiin aja cara penyampaian kita kepada mereka.

3. Normalisasi hormat-menghormati dan saling sayang menyayangi

Udah ga jamannya beranggapan orangtua adalah yang paling powerful dan karenanya adalah yang paling pantas untuk dihormati. Sekarang tuh, coba terapkan prinsip “hargai saya dan saya akan menghormati kamu”.

4. Terbukalah akan kritik dan pendapat

Ingat ya, Teman-teman, yang namanya demokratisasi keluarga pasti diwarnai ketidaksepahaman dan silang pendapat. Dari sini muncul kritikan. Orangtua ga sempurna jadi juga ga luput dari kritikan yang anak lancarkan. Ini sah-sah aja ya. Justru ini adalah pola dinamika yang sehat karena semua elemen keluarga punya hak yang setara dalam soal melancarkan kritik. Tapi pastikan kita udah ngajarin anak cara menyampaikan pendapat dan kritik dengan benar. Sebaliknya, ketika kita mengkritik anak, sebaiknya juga kita dampingi dirinya supaya mengerti gimana seharusnya bersikap ketika dikritik.

5. Jangan pernah mendiskriminasi

Demokrasi yang ideal adalah lingkungan yang bebas diskriminasi dalam bentuk apa pun. Rasa aman dan nyaman adalah hak semua anggota keluarga jadi jangan pernah ada yang namanya kekerasan psikis, verbal, atau juga fisik.

6. Tanamkan pola tugas dan kewajiban

Yang namanya kesetaraan hak pasti juga disertai dengan keadilan dalam hal kewajiban. Pembagian tugas rumah tangga harus adil, bukan sejajar. Karena kalau berdasarkan kesejajaran, berarti anak juga mengemban tugas untuk nyari nafkah, dong? Penekanan harus diberikan pada prinsip keadilan dan kesesuaian. Bapak ada tugas dan kewajibannya. Begitu juga dengan ibu dan anak-anak. Anak-anak punya kewajiban juga? Iya, dong. Tugas-tugas sederhana seperti mematikan lampu kamar atau merapikan mainan mereka sendiri juga termasuk kewajiban. Lagi-lagi, semua harus sesuai dengan umur dan kemampuan masing-masing, ya.

7. Biasakan bermusyawarah

Setiap keputusan internal rumah tangga harus diambil berdasarkan musyawarah. Ga perlu rapat formal; suasana santai pun bisa jadi ajang bermusyawarah keluarga loh.

Keluarga saya sendiri menerapkan contoh demokrasi di lingkungan keluarga seperti ini terutama di poin terakhir. Biasanya, setiap akhir bulan seluruh anggota keluarga inti: bapak, ibu, saya, dan adik-adik saya akan berkumpul untuk meeting internal. Apa aja manfaat yang saya rasakan?

Pertama, bonding antara anggota keluarga jadi lebih erat karena dalam rapat bulanan ini kami ada dalam situasi yang lebih hangat dan akrab.

Kedua, saya merasakan pola komunikasi yang lebih efisien dan efektif karena diskusi ga cuma berlangsung di belakang layar antara bapak dan ibu tapi juga antara mereka dan kami para anak serta antara sesama anak-anak. Kita jadi paham proses pengambilan keputusan yang akan diterapkan dan bebas mempertanyakan kebijakan dari orangtua juga.

Ketiga, semua elemen dalam keluarga bebas membicarakan apa aja, mulai dari ada kejadian apa selama sebulan ini, ada perkembangan apa, ada hal baru apa yang sedang dikerjakan, saaampai ke hal-hal yang rada berat dan membutuhkan keputusan bersama. Topik emang bebas, tapi bukan ga ada batesan ya. Hal-hal tertentu yang sifatnya personal dan sensitif biasanya dibicarakan dengan cara pendekatan yang lebih privat juga. Biasanya salah satu atau kedua orangtua akan “menarik” satu anak ke “pinggir” dan mulai deh di-interview.

“Lah, katanya open, Dok? Kok main sembunyi-sembunyi ngobrolnya?”

Ya kalo topiknya terlalu sensitif dan berpotensi mempermalukan si anggota keluarga terkait di depan publik, masa iya harus dibahas terbuka juga? Kan demokrasi itu menjamin rasa aman dan nyama setiap anggota. Kalo malu jadinya ga nyaman lagi dong.

Tapi itu sekadar contoh yaaa. Setiap keluarga pasti punya ciri khas tersendiri yang mungkin bikin metode yang ada di keluarga saya sedikit ga efektif untuk diterapkan. Gapapa. Berdemokrasi itu fleksibel aja kok asal kesejahteraan setiap anggota keluarga tetap terjamin. Kalo emang kayanya lebih aman kalo dimulai dengan “di balik layar” dan cara pendekatan yang selalu personal dan privat, ya monggo. Asal ga berdampak negatif secara global (cie global… apasiii   ?), ya gapapa. Intinya sih, apa pun caranya, gimanapun metodenya, semua anggota keluarga harus dijamin hak dan diminta pertanggungjawabannya.